Menteri Luar negeri RI, Retno Marsudi menjadi salah satu dari sedikit orang penting yang mampu berbicara terus terang kepada pihak pemerintah Myanmar, tentang eskalasi kekerasan di negara bagian Rakhine yang dialami etnis Rohingya, di tengah sulitnya hubungan Myanmar dengan negara tetangga lainnya, seperti dengan Malaysia.

“Sekali lagi saya menyampaikan keprihatinan Indonesia untuk  Counsellor Negara Daw Aung San Suu Kyi mengenai situasi di negara bagian Rakhine,” kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi setelah pertemuannya dengan pemimpin Myanmar de facto, Selasa (06/12/2016), di Naypyidaw, Myanmar, untuk membahas masalah etnis Rohingya di negara bagian Rakhine bersama State Counselor negara tersebut, Daw Aung San Suu Kyi.

menteri-retno-5

Suu Kyi menyempatkan untuk makan malam dan berbicara dengan Menteri Retno di kediamannya di ibukota Myanmar, setelah memperpanjang undangan untuk Indonesia untuk secara terbuka mendiskusikan situasi di negara bagian Rakhine, wilayah di mana Muslim Rohingya yang teraniaya dan menderita, sebagian besar berada.

Myanmar telah menjadi sorotan dunia sejak pecahnya kekerasan di Rakhine utara.

Satu laporan oleh Jaringan  Hak Asasi Manusia Burma yang berbasis di London (BHRN) menyatakan bahwa setidaknya 30.000 orang di Rakhine telah terlantar, sementara kekerasan yang sedang berlangsung telah menyebabkan kekurangan makanan dan bantuan bagi lebih dari 70.000 orang di daerah konflik tersebut.

ASEAN secara organisasi tetap bungkam pada situasi, meskipun para delegasi diharapkan untuk bertemu untuk putaran pembicaraan informal atas perkembangan baru pada perdamaian regional, keamanan dan stabilitas kawasan.

Kemajuan telah dicapai dalam diplomasi Indonesia, karena tampaknya diplomasi Menteri Retno telah mendapat kepercayaan dari pemerintah Myanmar.

menteri-retno-4

Retno dan Suu Kyi secara terbuka membahas perkembangan di negara bagian Rakhine.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menekankan betapa pentingnya keamanan dan stabilitas akan cepat dicapai sehingga upaya pembangunan yang inklusif dapat terus di negara bagian Rakhine.

Retno juga menyampaikan harapannya bahwa pemerintah Myanmar akan terus menegakkan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Rakhine, termasuk minoritas Muslim, serta pentingnya memungkinkan akses kepada bantuan kemanusiaan.

Indonesia juga telah memberikan bentuk dukungan lainnya, termasuk pembangunan dua sekolah dan fasilitas medis di negara bagian Rakhine.

Menteri Retno, Menteri Luar Negeri Indonesia Pertama

menteri-retno-1

Retno Lestari Priansari Marsudi (lahir di Semarang, Jawa Tengah, 27 November 1962 adalah Menteri Luar Negeri perempuan pertama Indonesia dalam sejarah.

Menteri Retno menjabat sejak 27 Oktober 2014 dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya dia menjabat sebagai Duta besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda di Den Haag.

Namanya Menteri Retno semakin banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia setelah diangkat menjadi Menteri Luar Negeri pertama RI pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo tahun 2014 – 2019.

Wanita berparas anggun ini menempuh pendidikan menengah di SMA Negeri 3 Semarang dan merupakan alumni Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sebelum menjadi Menteri Luar Negeri RI, Retno sudah mulai membangun kariernya sejak tahun 1986 dengan menjadi staf di Biro Analisa dan Evaluasi untuk kerjasama ASEAN.

Sebelumnya, Menteri Retno sebelumnya pernah menjabat sebagai sekretaris satu bidang ekonomi di Kedutaan Besar RI di Den Haag, Belanda pada tahun 1997 sampai 2001.

Setelah itu, Retno juga pernah menduduki kursi Direktur Eropa dan Amerika pada tahun 2001 dan Direktur Eropa Barat pada tahun 2003.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Retno mengemban tanggung jawab untuk menjaga citra Indonesia di mata dunia serta menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara di Eropa dan Amerika.

Retno kemudian diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan islandia pada tahun 2005.

Selanjutnya Retno menjabat sebagai Direktur Jenderal Eropa dan Amerika yang mengawasi hubungan Indonesia dengan 82 negara di Eropa dan Amerika. Jabatan terakhirnya sebelum menjadi menteri adalah sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda pada tahun 2012.

Belanda adalah tempat yang tak asing bagi Retno karena dulu dia juga mendapatkan gelar magister di Haagse Hoge School Belanda.

Ibu dari dua orang putra ini juga pernah mempelajari studi hak asasi manusia di Universitas Oslo. Perhatiannya terhadap hak asasi manusia juga ditunjukkan dengan bergabungnya Retno dalam Tim Pencari Fakta pembunuhan Munir Said Thalib pada tahun 2004.

Retno juga pernah berkesempatan memimpin berbagai negosiasi multilateral dan konsultasi bilateral dengan Uni Eropa, ASEM, dan FEALAC.

Prestasi lain yang pernah diterima Retno adalah penghargaan Order of Merit dari Raja Norwegia pada Desember 2011.

Semoga semua langkah diplomasi yang telah dilakukan oleh Menteri Retno bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagi perempuan Indonesia, semenjak Raden Ajeng Kartini pertama kalinya mencetuskan arti pentingnya pendidikan untuk kaum perempuan Indonesia.

Salam inspirasi khas puteriputeri.com.

(Imung)

 

Write A Comment